MEDIAAKTUAL.COM – TAKALAR :
Sengkarut proyek revitalisasi SDN N0.72 Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulsel, kian menuai sorotan.
Pasalnya, Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan penerima bantuan, diduga kuat mengangkat dan menetapkan anak kandungnya sendiri menjadi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Fenomena tersebut, bukan lagi sekadar soal kerja sama biasa, melainkan sudah mengarah pada dugaan konflik kepentingan.
Ironisnya, secara prinsip tata kelola anggaran negara dan petunjuk teknis (Juknis) program revitalisasi sekolah, kepala sekolah sangat tidak diperbolehkan dan berisiko melanggar aturan.
Artinya, dengan memprioritaskan dan mengangkat anak kandung Kepsek menjadi P2SP, itu dikategorikan sebagai bentuk konflik kepentingan dan nepotisme dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah.
Terkait soal aturan tersebut, respons Kepala Sekolah SDN 72 Bontoloe Herlina, S.Pd, justeru terkesan ngawur dan kebablasan.
Saat dikonfirmasi melalui chat WhatsApp, Kepsek mengatakan bahwa juknis membolehkan siapa saja untuk diajak kerja sama.
“Juknis mengarahkan bahwa yang bisa kerja sama yang baik pastinya siapapun. Intinya tidak ada ji larangan, anak teman di sekolah, masyarakat sekitar bisa saja, yang penting bisa bekerja dengan baik,” ujarnya
Herlina pun mengklaim, bahwa jauh sebelumnya dirinya sudah mengkomunikasikan kepada dinas yang berwenang.
“Jauh sebelumnya saya sudah komunikasikan kepada dinas yang berwenang,” akunya.
Menanggapi hal itu, Pemerhati Anti Korupsi Muh Yusuf mengeritisi bahwa pernyataan Kepsek tersebut sangat janggal.
“Pernyataan Ibu Kepsek sangatlah janggal, apalagi ada katanya jauh sebelumnya dia sudah komunikasi oleh dinas. Karena yang jadi P2SP adalah anak kandung dari Kepala Sekolah, maka ini sudah jelas ada konflik kepentingan dan sangat berbau nepotisme” tukasnya.
Menurut Yusuf, ketika yang mengatur kebijakan dan yang melaksanakan kegiatan masih dalam satu keluarga, maka objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di sekolah patut dipertanyakan.
“Bagaimana mau objektif kalau yang mengatur dan yang melaksanakan itu masih satu keluarga. Ini yang harus diusut, apakah ada P2SP yang merugikan keuangan negara dan dunia pendidikan,” tegasnya.
Penggiat LSM itupun mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk segera turun ke SDN 72 Bontoloe, memeriksa dokumen kerja sama, aliran anggaran, serta memanggil Kepsek untuk dimintai keterangan secara resmi.
Sayang, upaya konfirmasi MEDIA AKTUAL (Cetak & Online) kepada Dinas Pendidikan Takalar hingga berita ini tayang, belum berhasil mendapatkan keterangan atau tanggapan.
Yang pasti, kasus Revit SDN NO 72 Bontoloe ini akan terus ditelusur hingga terkuak jelas dan terang benderang, terutama dugaan pengangkatan anak kandung Kepsek menjadi P2SP dibolehkan secara aturan, ataukah justeru menciderai dan menumbuh-suburkan adanya praktek nepotisme.
Nah, hal seperti inilah patut diusut tuntas..!!(Timred)
Langsung ke konten














