MEDIAAKTUAL.COM – TAKALAR :
Dugaan praktik setoran fee dalam proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Takalar kini mulai terkuak.
Bukan lagi sekadar isu di warung kopi, tapi pengakuan langsung dari salah satu oknum kepala sekolah.
Saat dikonfirmasi awak media, oknum kepala sekolah tersebut secara terang-terangan mengaku dirinya telah menyetor sejumlah uang kepada oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
Pengakuan itu seolah menjadi kunci jawaban, mengapa begitu banyak proyek revitalisasi di Takalar yang dikerjakan asal-asalan dan diduga kuat tidak sesuai RAB.
“Kalau dari awal saja sudah ada setoran, bagaimana mau berharap pekerjaannya bagus? Uang untuk beli material berkualitas sudah dipotong di atas. Akhirnya besi dikecilkan, kanal C ditipisi, dan kualitas dikorbankan,” ujar salah satu sumber yang mengetahui persoalan tersebut.
Fakta di lapangan memang memperkuat dugaan itu. Sejumlah proyek revitalisasi ditemukan bekerja tidak sesuai spesifikasi. Besi kolom diduga diperkecil, kanal C ditipisi, dan volume pekerjaan diduga dikurangi. Namun anehnya, proyek-proyek seperti itu tetap berjalan mulus tanpa teguran berarti.
Menanggapi pengakuan mengejutkan tersebut, Divisi investigasi LSM Perak, Rahman Samad, angkat bicara dengan nada keras.
Rahman mengatakan, dirinya tidak heran jika banyak proyek revitalisasi di Takalar yang diduga tidak sesuai RAB.
“Pantas saja! Pantas banyak proyek revitalisasi yang kerjanya diduga tidak sesuai RAB. Ternyata ada dugaan setoran fee. Ini yang membuat pelaksana dan oknum kepala sekolah berani bermain. Mereka merasa sudah setor, jadi merasa aman,” tegas Rahman Samad kepada media ini, Minggu (22/11/2026).
Menurut Rahman, praktik setoran semacam ini adalah bentuk korupsi yang sistematis. Bukan hanya merugikan negara, tapi juga merampas hak anak-anak Takalar untuk mendapatkan gedung sekolah yang aman dan layak.
“Anak-anak kita yang jadi korban. Gedung yang seharusnya kokoh untuk 20 tahun, bisa roboh dalam 5 tahun karena besinya dikecilkan. Ini kejahatan kemanusiaan,” tambah Rahman.
Atas temuan dan pengakuan tersebut, Rahman memastikan LSM Perak tidak akan tinggal diam.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik ke Kejaksaan maupun Kepolisian, terkait dugaan setoran fee dan dugaan penyimpangan proyek revitalisasi di Takalar.
“Kami akan layangkan laporan resmi ke APH. Kami minta APH usut tuntas. Panggil oknum kepala sekolah itu, panggil oknum di Dinas Pendidikan itu, dan audit semua proyek revitalisasi yang diduga bermasalah. Jangan sampai Takalar jadi ladang korupsi pendidikan,” tutup Rahman.
Betapa tidak, salah satunya yang diduga tidak sesuai RAB yakni SMPN 1 Galesong Utara, TK Gembira Tanrinmata, SDN 227 Inpres Takalar, SDN No. 192 Tamalalang Galesong, dan SDN 95 Campagaya Tamasaju.
Hingga berita ini tayang, pihak Dinas Pendidikan Takalar, baik kadis maupun Kabid Dikdas SD belum berhasil dikonfirmasi.(red)
JURNALIS : Emyus
Langsung ke konten














