Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) didesak untuk mendalami dugaan penyimpangan proyek revitalisasi satuan pendidikan APBN 2026 di Kabupaten Takalar.
Desakan tersebut, disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) setelah menemukan indikasi keterlibatan pihak ketiga dalam proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola murni oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
“Kami harap Kejati Sulsel mendalami laporan kami. Di lapangan kami temukan ada pihak ketiga yang ikut mengatur proyek, bahkan ada satu toko yang menyuplai material ke beberapa sekolah. Ini sudah tidak sesuai prinsip swakelola murni,” tegas Divisi Investigasi LSM PERAK, Rahman Samad, Jumat (09/10/2026).
Adapun sekolah yang disorot dalam laporan tersebut yakni:
1. TK Gembira Tanringmata, Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan
2. SDN 95 Campagaya Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
3. SMPN 1 Galesong Utara, Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara.
LSM PERAK menilai, praktik pemusatan suplai material oleh satu sumber tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Revitalisasi Kemendikbudristek yang menekankan transparansi dan swakelola oleh sekolah.
Untuk itu, PERAK meminta Aspidsus Kejati Sulsel melakukan langkah konkret, yakni memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Takalar dan Kabid terkait, memanggil para Kepala Sekolah dan Ketua P2SP untuk klarifikasi, menelusuri toko yang diduga memonopoli suplai material, serta mengaudit kesesuaian volume dan kualitas material dengan RAB.
“Revitalisasi ini uang negara untuk anak sekolah, kualitasnya harus dijaga. Kami minta Kejati Sulsel transparan dan memeriksa langsung di lapangan,” tukas Rahman.
Hingga berita ini tayang, Kejati Sulsel belum memberikan keterangan resmi termasuk klarifikasi Dinas Pendidikan Takalar.(red)
EDITOR : Muh Idris Tobo
