Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – JAKARTA :
Rasa penasaran publik, terkait posisi Gibran Rakabuming Raka bakal
mundur atau tidak dari jabatan Wakil Presiden, akhirnya terjawab sudah.
Pasalnya, hari ini, Kamis 12 Nopember 2026, secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI.
Surat berwarna putih dengan kop garuda berwarna emas itu, diterima Ketua MPR Ahmad Muzani.
“Kedatangan Mas Gibran ini menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wapres RI. Surat serupa juga sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo Subianto dan meminta agar surat itu segera diproses,” ujarnya.
Di hadapan awak media, Ahmad Muzani membacakan isi surat tersebut.
Berikut isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Muzani:
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri”.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri”.
Muzani menyampaikan, Gibran tidak menyampaikan alasan secara khusus terkait pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Namun saat ini, dia menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
MPR RI akan menggelar rapat gabungan untuk mengirim surat ke Presiden.
Selanjutnya, Presiden punya waktu 14 hari sejak MPR RI mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden.
Muzani menegaskan, bahwa sesuai mandat konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk memproses dan menentukan sosok Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru.
Olehnya itu, mantan Sekjen Partai Gerindra itu memohon doa serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar proses demokrasi pengisian jabatan wakil presiden berjalan lancar, konstitusional, serta menjaga stabilitas nasional tetap kondusif.
Sekadar diketahui, pengunduran diri Gibran ini merupakan buntut polemik jabatan Wapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres.
Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan untuk mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Yang menarik, pasca pengunduran resmi Gibran sebagai Wapres, membuat DPR membatalkan Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat untuk proses pemakzulan.(red)
KONTRIBUTOR : Andi Aspari
EDIT0R : Mustafa
