Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – JAKARTA :
Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata RI, terkait evaluasi kinerja dan serapan anggaran Semester 1 tahun 2026, berlangsung di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, meminta penjelasan kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, untuk merinci soal alokasi anggaran masing-masing kedeputian 2026 serta proyeksi kebutuhan anggaran pada 2027.
Pasalnya, kata dia, terdapat ketimpangan distribusi anggaran antar kedeputian.
Hal lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyarankan, Kementerian Pariwisata mengatasi masalah dengan melakukan perbandingan data mulai tahun 2024, 2025 hingga kini, untuk memastikan laju pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia.
Diapun sepakat bahwa sektor pariwisata Indonesia masih perlu lebih giat dikembangkan lebih spesifik agar tidak tertinggal dari negara lain, khususnya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Ket.Gambar : Anggota Komisi VII DPR RI DR.H.Azikin Solthan, M.Si, saat menghadiri rapat bersama Kemenpar.
———————————————-
“Kita butuh data apakah kemudian pertumbuhan (sektor pariwisata) yang saat ini dibandingkan 2024-2025, dibanding negara lain, rasionya itu apa ada pertumbuhan atau mendekati atau tidak,” tegas Lamhot.
Masukan lain, juga disanpaikan Komisi VII DPR RI Novita Hardini, tentang pentingnya pemetaan pertumbuhan pariwisata.
Artinya, terang dia, perlu diimbangi dengan penggunaan anggaran untuk tujuan yang sudah terarah dan memiliki target untuk mengatasi tantangan.
“Kemenpar perlu mengadakan promosi pariwisata secara gencar dan memberikan kemudahan konektivitas menuju destinasi wisata,” tandas Novita
Menurut, dengan meningkatkan akses melalui jalur udara, tidak hanya menarik semakin banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung, tapi, juga mengatasi masalah overtourism (jumlah wisatawan terlalu banyak di sebuah daerah atau destinasi wisata).
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata harus memberi dampak yang semakin nyata bagi masyarakat, terutama melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, pekerja pariwisata, dan pelaku usaha di daerah.
Disebutkan, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan sektor pariwisata tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika global.
Pada Januari–April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau tumbuh 8,24% persen jika dibanding periode yang sama tahun 2025.
Begitupun, pada Q1 Indonesia memperoleh devisa wisata sebesar US$ 4,05 Miliar atau setara dengan Rp 68,28 triliun. Naik 6,30% dibandingkan dengan Q1 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Tetapi, bagaimana pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” pungkas Widiyanti.(red)
KONTRIBUTOR : Andi Aspari
EDITOR : Mustafa
