Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – BANTAENG :
Gegara pernyataan Wakil Bupati Bantaeng Sahabuddin, yang memastikan Direktur Perumda AM Tirta Eremerasa Suwardi, mengembalikan jabatannya seperti semula, sontak menuai kontroversi.
Gelombang aksi penolakan pun terjadi. Dari massa mahasiswa, buruh hingga elemen sipil, menggeruduk Kantor Bupati sembari berorasi.
Dalam unggahannya di sebuah portal media online, statement yang dilontarkan Sahabuddin secara tegas mengatakan, pengembalian jabatan itu merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku.
Pasalnya, kata dia, pemberhentian Suwardi sebelumnya berstatus dinonaktifkan atau hanya bersifat sementara.
Pernyataan itulah, memicu sorotan dan kritikan tajam Aktivis Mahasiswa Tiwa Jalapala.
Menurutnya, kebijakan Wabup Sahabuddin sebagai lanfkah kemunduran dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penolakan serupa, juga dilakukan Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Bantaeng, Aldinaba.
Dikatakan, rekam jejak Suwardi sarat persoalan, baik internal maupun eksternal, serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut mencapai miliaran rupiah dalam waktu singkat masa jabatan.
“Belum cukup setahun, temuan sudah miliaran. Ini tentu menjadi catatan serius,” sorot Aldi.
Aksi lain, juga disuarakan massa Pergerakan Demokrasi Aliansi Masyarakat (PDAM) yang dipimpin Idris
Sikapnya tegas, menolak keras tanpa kompromi jika Suwardi kembali jadi direktur.
“Kami datang untuk menolak kembalinya Direktur PDAM Bantaeng. Ini harga mati,” Kecamnya.
Menyikapi gelombang aksi penolakan Suwardi tersebut, Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin angkat bicara.
Menemui peserta aksi PDAM, Bupati secara tegas dan memastikan bahwa Suwardi akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Direktur PDAM Bantaeng, Kamis (16/4/2026).
““Terima kasih kepada teman-teman dari aliansi PDAM yang telah memberikan kritik kepada saya terkait polemik di Perumda Tirta Eremerasa. Masukan ini sangat berarti bagi kami,” ujarnya.
Uji Nurdin, sapaan Bupati, pun kecewa dan menyoroti adanya perbedaan suara di internal pemerintahan.
Dikatakan, pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Wabup Sahabuddin yang menyebutkan bahwa Suwardi akan kembali menjabat sebagai Direktur PDAM.
“Pernyataan sepihak ini justeru memicu kebingungan di tengah masyarakat dan tidak sejalan dengan komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan yang kita lakukan saat ini,” tandasnya.
Diakui Bupati, saat ini pihaknya sedang menunggu berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pemberhentian sementara terhadap Suwardi.
“Kita laksanakan sesuai regulasi. Kita menunggu habisnya masa jabatan SK Bupati tentang pemberhentian sementara, dan selanjutnya saya akan memberhentikan Suwardi secara permanen sebagai Direktur PDAM Bantaeng,” janji Uji Nurdin.
Yang menarik dicermati, kok permasalahan Nonaktif jabatan Direktur PDAM ‘bersayap’ soal kebijakan antara Bupati dan Wakil Bupati.
Apakah selama ini, ruang komunikasi dan harmonisasi pemerintahan dengan Jargon Bantaeng Bangkit mulai goyah alias pecah kongsi ? Entahlah.!!
Artinya, menjawab fenomena paradoks itu, hanya Uji Nurdin dan Sahabuddin yang lebih tahu.(red)
EDITOR : Mustafa – Haji Tajuddin
