Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – TAKALAR :
Hitung-hitung, implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sudah berjalan satu tahun.
Tujuannya, diyakni publik sudah tahu. Salah satunya, ingin menciptakan generasi alias SDM yang sehat dan smart, juga menurunkan stunting (gizi buruk) masyarakat.
Sayang, program yang digagas Prabowo dengan menyedot APBN ratusan triliun dari hasil pajak rakyat itu, perapannya di lapangan menyisakan banyak masalah bak ‘jauh panggang dari api’.
Program MBG ini, bagi sebagian rakyat memberikan apresiasi.
Namun, di sisi lain, kebanyakan masyarakat pun mengeritisi dan menyorot tajam karena sistem dan mekanisme aturan yang ditetapkan diatas kertas jauh melenceng aplikasinya di lapangan.
Mulai dari ketidak-jelasan sumber penganggaran MBG hingga standar menu yang diberikan kepada oeserta didik, anak menyusui, Ibu hamil hingga Orang Tua Lansia.
Intinya, selama beberapa bulan terakhir ini, program MBG ini jadi bahan pergunjingan, keresahan dan kekesalan publik hingga menjadi viral di setiap detik di dunia jagat maya.
Ironisnya, progresnya di lapangan menunjukkan ada beberapa oknum pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disinyalir menyalahgunakan fungsi dan tanggungjawabnya.
Betapa tidak, berdasarkan dari beberapa postingan dari unggahan dari media sosial media menunjukkan rasa kecewa gegara standar menu makanan-minuman banyak yang tidak konsumsi alias jauh dari kata Bergizi.
Artinya, jenis makanan yang diberikan pada penerima diduga asal-asalan, tidak sesuai dengan ekspektasi dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Paramaternya, bisa dilihat dari harga pasar maka tidak sesuai dengan regulasi, sehingga dalam hal ini kuat dugaan program pemerintah disinyalir dijadikan ajang komersil semata.
Dengan kondisi seperti itu, kuat dugaan pihak SPPG menjadikan kesempatan dengan adanya program ini sebagai alat bisnis, menguntungkan diri sendiri dan lagi-lagi masyarakat yang dirugi-korbankan.
Melihat fenomena ini, diharapkan Bapak Presiden seyogianya dapat mempertimbangkan kembali program MBG untuk dialihkan dengan program lain yang identik bisa melayani dan meningkatkan asupan gizi masyarakat
Sangat dipahami, niat baik Presiden menghadirkan MBG tentu semata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Namun, realitasnya segelintir oknum atau pengelola SPPG justeru memanfaatkan situasi dan kondisi, untuk kepentingan diri meraup untung pat-gulipat di tengah tekanan ekonomi rakyat yang serba gamang saat ini.
Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu dan punya taring memberikan sanksi pihak SPPG yang melanggar regulasi terutama yang ‘kongkalikong’ mememuhi standar menu makanan yang bergizi ? Nah…itu problemanya !
PENULIS : Redaktur/Editor MEDIA AKTUAL (Cetak & Online)
