Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Menyebut nilai anggarannya yang disedot dari hasil pajak rakyat, lumayan fantastis.
Peruntukannya pun jelas. Untuk proyek perbaikan infrastruktur jalan yang rusah yang tersebar di sejumlah daerah di Sulsel.
Guna memacu dan mempercepat pengerjaan infrastruktur tersebut, Pemprov Sulsel menandatangani kontrak ruas jalan sepanjang 805 kilometer.
Besaran anggaran, lumayan wah denilai Rp 1,43 triliun.
Kebijakan ini bagian dari realisasi program Multiyears Project (MYP) 2025-2027.
Penandatanganan kontrak dilakukan pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel dengan kontraktor pelaksana di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (5/12/2025).
Kepala Bidang Jalan DBMBK Sulsel Irawan mengatakan, total ada tiga paket preservasi jalan di berbagai daerah yang akan dimulai pengerjaannya akhir tahun ini.
“Kita telah melakukan penandatanganan kontrak bersama kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan preservasi jalan,” ungkapnya.
Disebutkan Irawan, Paket preservasi jalan I mencakup Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Sinjai, dan Bulukumba.
Nilai kontrak, bebernya, mencapai Rp 430,7 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 300,24 km.
Untuk Paket I, katanya, mencakup penanganan ruas-ruas dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tinggi dan sering menjadi keluhan masyarakat.
Salah satunya ruas Jalan Hertasning dan Aroepala di Makassar menuju Gowa.
Irawan menjelaskan, Paket I mencakup ruas vital di Gowa (Jalan Tun Abdul Razak, Jalan HM Yasin Limpo, Burung-Burung-Bili-Bili, Sungguminasa – Malino).
Selain itu, ada penanganan jalan di Sinjai dan Bulukumba (ruas Batas Sinjai-Palampang, ruas Tanete-Tanaberu, dan ruas Kalimporo-Sumalaya-Batas Sinjai).
“Ini semua adalah ruas-ruas yang sering menjadi keluhan masyarakat selama ini,” terang Kabid Irawan.
Ket.Gambar : Ketua Umum DPP LSP3M Gempar Indonesia Drs. Muh Saleh Situju, SH.(ist)
———————————————-
Hanya itukah yang mendapat jatah perbaikan, ternyata masih ada.
Dikatakan, pengerjaan ruas jalan ini terdapat untuk Paket IV senilai Rp 615,6 miliar dan Paket V mencapai Rp 383,5 miliar.
“Kedua paket preservasi jalan itu mencakup Barru, Soppeng, Wajo, Bone, dan Pangkep, dengan total penanganan 505,55 km,” rincinya
Intinya, jelas Irawan lagi, penanganan jalan ini merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.
“Program ini merupakan upaya masif Pemprov Sulsel dalam.menyukapi masalah infrastruktur jalan provinsi,” tandasnya.
Selain itu, imbuh Irawan, program ini adalah wujud nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mendukung aksesibilitas dalam menopang pusat kegiatan, kawasan wisata, fasilitas umum serta kawasan pertanian dan hortikultura.,” harap Kabid Jalan DBMBK Sulsel itu.
Ekspektasinya, melalui proyek ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Penandatanganan kontrak masif ini, dihadiri jajaran DBMBK Sulsel, Inspektorat Sulsel, Bappelitbangda Sulsel, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Tim Ahli Gubernur, serta pihak kontraktor (Permata-Tri Star-Kharisma KSO untuk Paket I; Nindya Karya, Amal, dan Indec KSO untuk Paket IV dan V) dan konsultan.
Ket.Gambar : Rahman Samad, Tim Investigasi LSM PERAK Sulsel.(dok)
———————————————-
Pasca penandatanganan kontrak tersebut, mendapat tanggapan dari Ketua Umum DPP LSP3M Gempar Indonesia Drs. Muh Saleh Situju, SH.
Dia berharap, masyarakat mengawasi penggunaan anggaran triliunan ini untuk dikelola secara maksimal, transparan dan akuntabel.
“Ini harus dikontrol baik dan tidak boleh ada celah memberi ruang oknum melakukan korupsi. Nah, disini juga pihak Inspektorat harus punya taring termasuk APH, baik kejaksaan maupun kepolisian harus intens mengawasinya,” tandas Saleh Situju, yang juga dikenal sebagai Jurnalis Senior di Sulsel.
Hal senada, diungkapkan pula Rahman Samad, Tim Investigasi LSM Peduli Rakyat (PERAK) bahwa anggaran besar proyek infrastruktur jalan di Sulsel mesti diawasi ketat pengelolaannya.
“Regulasinya sudah sangat jelas, tidak boleh melenceng dari Juknis yang ada. Nah, kalau ini tidak diawasi ketat maka berpotensi melakukan korupsi. Bahkan,
tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu mengais keuntungan pribadi. Upaya Pemprov ini bagus karena concern akses jalan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, intinya tinggal diawasi bersama sehingga tidak terjadi praktek kongkalikong yang akan merugikan uang negara,” tukas penggiat Anti Korupsi itu.(red)
REDAKTUR : Mustafa – Rukli R Omcos
