Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – JAKARTA :
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariadi Soeharto, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajarannya, Kamis 4 Desember 2025.
Kali ini, tak biasanya, raut muka Ketua Titiek Soeharto terlihat tegang.
Terpancar jelas, sedang menahan sedih, miris, kesal, dongkol dan marah tidak ketulungan
Berawal dari musibah banjir dahsyat yang terjadi di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumut dan Sumbar, memantik keprihatinan Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.
Titiek menyoroti gelondongan kayu besar yang terbawa banjir, ulah oknum pengusaha yang seenaknya memotong kayu besar, sementara banyak manfaatnya untuk manusia.
“Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Apa salah itu kayu. Dia bikin, salah itu pohon itu apa. Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Padahal, manfaatnya mencegah erosi dan memberikan udara segar, kok dipotong,” sorot Titiek dengan nada ketus.
Mirisnya, kata dia, kok ada pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung.
“Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece? Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” tegas anak keempat dari Presiden RI ke-II Alm.HM.Soeharto.
Titiek pun meminta, Kementerian Kehutanan segera hentikan seluruh aktivitas penebangan pohon, baik legal maupun ilegal karena terbukti merugikan rakyat dan merusak ekosistem, termasuk menunda izin baru pemanfaatan hutan.
“Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” pintanya dengan nada meninggi.
Ketua Komisi IV tersebut mewanti-wanti, agar pemerintah tegas menghentikan penebang hutan, siapapun tokoh besar di balik perusahaan penebang pohon.
“Sudah, cukup lah ini, jangan lagi ke depan, mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Intinya, para pengusaha yang selama ini meraup keuntungan dari penebangan hutan Indonesia segera menghentikan aktivitasnya. Sudahlah pengusaha-pengusaha cari makan
di tempat lain. Tanam padi, tanam jagung atau lain-lainnya yang bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon,” tegas Titiek mengingatkan.
Sebagai langkah lanjutan, katanya, Komisi IV DPR akan membentuk panitia kerja (panja) guna membahas secara lebih mendalam soal penebangan hutan, alih fungsi lahan, hingga evaluasi aturan.
Konklusinya, Komisi IV meminta agar Menhut Raja Juli mengusut siapakah pemilik kayu gelondongan tersebut.
Jika kasus tersebut hasil pembalakan liar alias ilegal logging, pelakunya harus ditangkap. Menhut tak perlu takut jika perusahaan yang terbukti melakukan praktik ilegal logging.
“Siapapun yang merusak tanah dan hutan, harus ditindak. Bapak tidak usah takut,” tukas Titiek Soeharto.
Sementara itu, Menhut Raja Juli mengungkap adanya pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto pasca dilantik Oktober 2024 yaitu jaga hutan Indonesia dan berani bertindak.
“Pak Presiden berpesan dua hal. Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” ungkapnya.
Nah, pesan Presiden ini sudah sangat jelas, tapi Menhut tidak berani bertindak, ada apa?(bs/red).
KONTRIBUTOR : Arbimandar
EDITOR : Mustafa
