Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Pembangunan proyek jalan strategis yang menghubungkan kawasan BTP di Kota Makassar dengan Moncongloe Lappara di Kabupaten Maros kini terhenti tanpa kejelasan.
Proyek yang dianggarkan melalui APBD dengan nilai mencapai Rp 20 miliar tersebut tidak hanya mangkrak, tetapi juga diduga kuat terjerat praktik tindak pidana korupsi.
Pihak pelaksana proyek, yakni PT Amman, dan seorang pengusaha berinisial W, yang disebut sebagai pemenang tender, kini berada dalam sorotan publik dan menjadi subjek desakan investigasi oleh berbagai pihak.
Jalan yang awalnya direncanakan untuk menunjang aksesibilitas warga serta membuka konektivitas ekonomi antarwilayah, terutama ke kawasan pemukiman seperti Perumahan Insignia BTP, hanya menyisakan hamparan material batu cadas dan pasir.
Di musim hujan, kondisi tersebut berubah menjadi genangan lumpur yang membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua dan warga sekitar.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan keberadaan sejumlah alat berat, seperti ekskavator dan mesin pemadat tanah, yang dibiarkan terbengkalai di lokasi proyek.
Banyak di antaranya dalam kondisi rusak dan berkarat, menandakan telah lama ditinggalkan tanpa aktivitas konstruksi lebih lanjut.
Kekecewaan masyarakat kian memuncak karena tidak ada kejelasan dari pihak berwenang mengenai alasan penghentian proyek.
Warga menduga telah terjadi penyelewengan dana skala besar, yang menyebabkan kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Menanggapi hal tersebut, organisasi masyarakat sipil Barisan Aktivis Kerakyatan Sulawesi Selatan (BAKAR SUL-SEL) menyerukan agar aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Tinggi Sulsel, Polda Sulsel dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Ini bukan lagi persoalan infrastruktur yang terbengkalai, melainkan dugaan kuat perampokan uang rakyat sebesar Rp 20 miliar. Kami mendesak agar semua pihak yang terlibat, baik dari unsur swasta maupun pejabat yang diduga membekingi proyek ini, segera diusut dan diproses secara hukum,” tegas Dirga, Ketua Umum BAKAR Sulsel.
Kasus ini, kembali menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek strategis harus diperketat.
Keterbukaan informasi publik, transparansi dalam pengadaan, serta penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk mencegah berulangnya praktik serupa di masa mendatang.(red)
REDAKTUR : Rukli Rasyid OmCos
