Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – TAKALAR :
Hadirnya Bendungan Pammukulu Takalar, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, sejak bendungan ini diresmikan ternyata kini masih menyisakan masalah, terutama belum tuntasnya pembayaran ganti rugi lahan milik warga.
Merasa kenyang dengan janji-janji pihak Balai Besar Wikayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSP), membuat ratusan warga Desa Kaleko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar menggelar aksi unjuk rasa di area Bendungan Pamukkulu, Selasa (7/10/2025).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara tersebut, membentangkan spanduk bernada ancaman akan menutup akses jalan utama bendungan jika hak-hak mereka tidak segera dipenuhi.
“Sudah satu tahun bendungan ini diresmikan, tapi ganti rugi lahan kami belum lunas. Kalau masih diabaikan, jalan poros ini akan kami blokir,” demikian tulisan pada spanduk yang terbentang di gerbang masuk bendungan.
Koordinator aksi Adytia Chokas, menilai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini bersikap arogan dan tertutup terhadap warga.
Makanya, massa mencurigai ada ketidakwajaran dalam pelaksanaan konstruksi, terutama karena warga dilarang memasuki area bendungan.
“PPK terkesan menutup-nutupi sesuatu. Kami curiga ada kejanggalan dalam pekerjaan konstruksi. Padahal, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi, karena proyek ini juga berada di atas tanah mereka,” beber Adytia.
Selain menuntut pelunasan ganti rugi lahan, massa juga meminta pihak Balai Pompengan Jeneberang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk transparan dan bertanggung jawab. Mereka mendesak agar PPK segera dicopot dari jabatannya.
“Pertama, kami minta PPK dicopot karena arogan. Kedua, kami minta aparat penegak hukum memeriksa seluruh proyek fisik seperti jalan, talud, drainase, dan jembatan di area bendungan. Ada indikasi kuat bahwa pekerjaan ini menyimpang dari aturan,” sorot Adytia.
Massa demonstran, pun memberi deadline kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti tuntutan.
Jika tidak ada progres, ancamnya, warga akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami tidak main-main. Ini soal hak kami. Kalau perlu, kami pertaruhkan nyawa untuk memperjuangkannya,” tegas Koordinator Aksi Adytia.(rs/red)
KABIRO : Hamsar Arifuddin
REDAKTUR : Rahman Samad
