Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Menapaki 100 hari kerja pemerintahan Walikota Makassar Munafri Arifudfin dan Wakilnya Aliyah Mustika Ilham, tak membuang waktu melakukan berbagai evaluasi, pendataan dan pembenahan di semua sektor pembangunan.
Ekspektasinya, terang Walikota, untuk memaksimalkan pelayanan, tertib administrasi, menajamkan program.keberlanjutan sesuai aturan hukum serta merealisasikan visi-misi pembangunan yang merupakan janji politik pada Pilkada 2024 lalu.
Yang mencengangkan publik, Munafri terus mendorong dan meminta Kejari untuk menyelidiki proyek mangkrak milik Pemerintah Kota Makassar.
Tidak diketahui jelas, mengapa proyek-proyek pembangunan yang ditengarai bermasalah itu, kembali diungkit dan ditelusur untuk melakukan penyelidikan.
“Saya telah bertemu dengan Kajari Makassar Nauli Rahim Siregar. Kita diskusikan berbagai proyek pembangunan yang mangkrak di Kota Makassar,” ungkapnya.
Proyek mangkraknyang dimaksud, diantaranya proyek revitalisasi Lapangan Karebosi dan pembangunan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas Batua Raya dan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru.
Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin mengatakan, pemerintah kota ingin melanjutkan proyek-proyek yang tertunda.
Tetapi, tegasnya, harus ada kepastian hukum yang jelas.
Ket.Gambar : Pemkot Makassar hadirkan proyek Puskesmas Batua Raya. Sayang, pembangunannya terbengkalai alias mangkrak.(ist)
—————————————
“Tetapi ada prosedural, legal administrasi yang harus selesai,” jelas Munafri, Jumat (14/3/2025).
Selain meminta petunjuk Kejari, juga kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Asumsinya, agar setiap proyek yang akan berlanjut berada dalam posisi yang aman secara hukum dan administratif.
“Kita meminta petunjuk kepada BPKP, supaya kalau memang mau lanjut, kita bisa melanjutkan dalam posisi yang aman,” pungkasnya.
Walikota menekankan, proyek pembangunan yang mangkrak tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Namun, harus dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat sebelum diteruskan.
“Makanya, perlu audit menyeluruh untuk mengetahui transparansi penggunaan anggaran dan memastikan proyek tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” harap Appi.
Terkait keberadaan revitalisasi Lapangan Karebosi, Ketua DPD Golkar Makassar itu berjanji tetap akan membenahinya.
“Karebosi ini adalah ikon Makassar, masa mau dibiarkan begitu saja. Tapi, ada prosedur hukum dan administrasi yang harus selesai,” paparnya.
Munafri pun mempertegas, pIhaknya tidak akan melanjutkan proyek ini kalau belum ada kepastian resmi dari pihak berwenang yang menyatakan semuanya aman.
Yang urgen lagi, Appi memastikan Pemkot Makassar tidak ingin lagi kehilangan aset-aset daerah, khususnya fasilitas pendidikan.
Contohnya, sebut dia, ada dua lahan SD telah hilang setelah Pemkot Makassar kalah dalam gugatan di Mahkamah Agung.
Selain menyambangi Kejari, Walikota pun bertemu Ketua Pengadilan Negeri MakassarI Wayan Gede Rumega.
Dikatakan, Pemkot Makassar butuh dukungan Pengadilan Negeri mengawal serta mempertahankan aset-aset yang berharga bagi masyarakat.
Membangun Sinergitas
Munafri berharap, terbangun sinergi antara Pemkot, Kejari, PN Makassar, hingga kepolisian agar semakin kuat, khususnya menghadapi persoalan hukum.
“Kita butuh kerja sama yang solid agar persoalan-persoalan hukum yang muncul bisa diselesaikan dengan baik. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkas Walikota Makassar.(r/red)
KORLIP : Saiful Ngemba – Mansyur
REDAKTUR : Mustafa
