Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – PINRANG :
Kurang maksimalnya pengelolaan retribusi perpakiran untuk berkontribusi pada PAD, membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Sulsel untuk ‘putar otak’ dengan melakukan berbagai terobosan.
Salah satunya, melakukan komparasi sekaligus studi tiru ke dua daerah di Provinsi Sulbar yakni Kabupaten Polman dan Majene.
Saat kunker Komisi III DPRD Pinrang di Polman, 30 Januari 2025, terkuak Dinas Perhubungan Polman menargetkan pendapatan dari retribusi parkir untuk PAD tahun 2025 sebesar Rp.5 miliar.
Besaran target tersebut, tentu sangat terpaut jauh dari target Dinas Perhubungan Pinrang 2025, yang hanya berkisar Rp.950 juta.
Rombongan Komisi III DPRD Pinrang tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi III Andry Muliadi, S.Sos bersama anggota lainnya, diantaranya Ir. H. Usman Bengawan, SH, H. Abdul Halim, Drs. Muhamad Amir, Hasnur Asikin, Mansur, SE, Edy, A.Fahmi Fahri dan Ilham Baharuddin.
Kunker di daerah berjuluk Bumi Tipalayo itu, rombongan wakil rakyat Pinrang diterima langsung Kadis Perhubungan Kabupaten Polman, Drs. Aco Djalaluddin AM, M.Si bersama staf.
Kadis Aco Djalaluddin AM mengakui, target ini berdasarkan desakan dari Anggota DPRD Kabupaten Polman dan telah dilakukan uji petik di lapangan.
Walhasil, katanya, berdasarkan uji petik tersebut target 5 milliar ini bisa dicapai.
“Kalau 50 persen, saya optimis bisa, tapi kalau untuk dapat 100 persen dari target 5 milliar tersebut memang perlu kerja keras dan kerjasama semua pihak, tapi tetap kami akan upayakan. Kalau tidak bisa 100 persen minimal bisa dapat 90 persen,” tandasnya.
Kendato begitu, terang kadis, sebelum menetapkan target 5 Milliar tersebut, terlebih dahulu meminta anggaran sekitar 1 milliar untuk dana operasional.
“Anggaran ini akan digunakan untuk menggaji anggota kami yang memungut retribusi parkir, sehingga mereka tidak lagi mengambil uamg parkir tersebut sebagai penghasilan,” jelas Aco Djalaluddin.
Mencermati hal tersebut, Hasnur Asikin, salah satu Anggota Komisi III dari Fraksi PKB menilai, terobosan yang diambil Dishub Polman ini terbilang cukup berani.
Namun ini, katanya, memang masuk akal, apalagi mereka sudah melakukan uji petik sebelumnya. “Apa yang dilakukan Dishub Polman ini saya kira bisa juga ditiru oleh Dishub Pinrang. Apalagi, kalau berbicara mengenai potensi, potensi perparkiran di Pinrang lebih besar dibandingkan potensi yang ada di Polman,” ujar Hasnur Asikin.
Hal senada, Mansur, anggota Komisi III lainnya menjelaskan, memang potensi parkir di Pinrang cukup besar cuma pengelolaanya saja belum maksimal.
“Meski begitu, kami tidak akan berhenti memperjuangkan ini di Pinran dan saya kira Polman bisa menjadi salah satu referensi kami untuk membenahi perparkiran di Pinrang,” pungkas legislator Partai Gelora tersebut.
Sementara itu, pada Kunker Komisi III DPRD Pinrang di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene, 31 Januari 2025, diterima Kabid Perhubungan Darat, Muhammad Yusuf dan beberapa staf.
Muhammad Yusuf menyebutkan, target Dinas Perhubungan untuk perparkiran sebesar Rp.1 milliar 250 juta per tahun. Target ini mulai tahun 2018 sampai sekarang.
“Berbicara soal perparkiran, tentu Kabupaten Pinrang jauh lebih besar. Secara kasat mata saja bisa kita lihat, kalau kita lewat di Pinrang lebih besar dan lebih ramai, tentu ini salah satu ukuran potensi perparkiran. Apalagi saya liat di Pinrang sering diadakan even-even, itu juga bisa dimanfaatkan,” katanya.
Kabid Muhammad Yusuf mengatakan, parkir yang dikelola rata-rata parkir jalan umum, pasar, rumah makan, termasuk swalayan, alfamidi dan sejenisnya.
Sedangkan, untuk hotel, yang punya area parkir diterapkan parkir bulanan, jadi hotel yang bayar.
‘Untuk parkir di rumah sakit bukan kami yang kelola.
Begitupun, untuk semua pasar di delapan kecamatan di Kabupaten Majene dikelolanya sendiri.
“Kami target per titik. Kami pernah coba menggunakan karcis untuk parkir, ternyata ini tidak efektif, sehingga kami kembali ke sistem target,” papar Muhammad Yusuf.
Menurut Abdul Halim, salah satu Anggota Komisi III dari fraksi PKB, pengelolaan parkir di pasar-pasar termasuk pasar kecamatan ini cukup menarik dan ini belum dilakukan di Pinrang.
Hal senada disampaikan Hasnur Asikin, menurutnya jika pengelolaan parkir bisa diterapkan di pasar-pasar di Pinrang dengan baik, dia optimis, pemasukan untuk PAD Kabupaten Pinrang dari parkir ini bisa sampai Ro.2,5 milliar bahkan bisa lebih.
Sedangkan, Muhammad Amir, Anggota Komisi III dari Fraksi FAP optimis. pengelolaan parkir di pasar-pasar ini memang sangat berpotensi mendongkrak PAD Kabupaten Pinrang.
“Intinya, kita akan diskusikan kembali ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Pinrang, termasuk regulasinya. (red)
KABIRO : Muh Said
