Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – GOWA :
Penuh bayang-bayang dan rasa gundah yang dialami ribuan tenaga Non ASN Pemkab Gowa, akhirnya sedikit terobati.
Pasalnya, hasil Rakor Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN dipimpin Mendagri Tito Karnavian via virtual zoom, yang diikuti sejumlah kepala daerah, setidaknya memberi kejelasan akan nasib Non ASN.
Khusus di Pemkab Gowa, sebanyak 4.284 Non ASN akan diakomodir dalam seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Syaratnya, tentu yang telah terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan memastikan, Tahun 2025 ini sudah memberikan solusi keepada seluruh Non ASN, dimana sejak tanggal 20 Desember telah membuka pendaftaran kepada 4.284 orang.
“Jadi Insya Allah seluruh Non ASN kita tidak ada yang menganggur namun akan terakomodir secara keseluruhan,” janjinya.
Adnan mengakui, pada 2024 kemarin, Pemkab Gowa memang tidak membuka formasi PPPK karena adanya beberapa alasan.
Salah satunya, katanya, melebihinya belanja pegawai diatas 30 persen (tidak sesuai aturan) ditambah beban pemerintah yang cukup berat.
“Tahun 2024 kemarin kita tidak bisa mengangkat karena banyaknya beban pembiayaan yang kami harus lakukan seperti UU HKPD kita mewajibkan belanja pegawai itu 30 persen adanya biaya Pilkada yang cukup besar dan PEN yang harus dibayar. Makanya, barulah tahun 2025 ini barulah dibuka karena PEN sudah lunas dan Pilkada juga telah selesai,” jelasnya.
Adnan berharap, dengan dilakukannya penataan ini, seluruh pegawai di lingkup Pemkab Gowa akan terjamin dan segera melakukan pendaftaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan, dalam rangka optimalisasi pengadaan PPPK maka perlu melakukan pemetaan untuk seleksi periode kedua.
Hal lain, Mendagri Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk segera menuntaskan persoalan Non ASN ini dan mendorong melakukan pendaftaran agar pemetaan Non ASN di Indonesia bisa selesai dan tidak terjadi PHK massal.
“Tujuan penataan ini untuk memperjelas status kepegawaian seluruh Non ASN yang ada di instansi pemerintah dan dapat disulkan menjadi PPPK dengan mengikuti seleksi paling lambat medio Januari 2025.
Pada Rapat Koordinasi ini, Bupati Gowa didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, Zubair Usman dan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa Mahmud Sila.(red)
JURNALIS : Agussalim Meks
KORLIP : Amir Gassing
KABIRO : Tetta Nyampa
