Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Tiga ASN yang merupakan pejabat du lingkup Pemerintah Kota Makassar Sulsel, terkena ‘semprit’ oleh Bawaslu dan BKN.
Pemicunya, diduga melanggar aturan tidak netral.pada oerhelatan Pilkada Serentak 2024 lalu.
Pejabat tersebut yakni Kadis Pendidikan (Kadisdik) Muhyiddin, Kadis Perdagangan (Kadisdag) Arlin Ariesta dan Lurah Lae-lae Syahrul Saad.
Terparah, dari tiga ASN tersebut, Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto memberikan sanksi tegas kepada Muhyiddin berupa Penonaktifan jabatannya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Akhmad Namsum menyatakan, kebijakan itu diambil setelah melihat sikap Muhyiddin yang dinilai melakukan pelanggaran serius.
Selain, katanya, penonaktifan ini lantaran Muhyiddin meninggalkan tugas tanpa seizin pimpinan.
Juga, merupakan tindak lanjut surat dari Bawaslu dan Badan Kepagawaian Negara (BKN).
Ditegaskan Namsun, ada banyak administrasi terkait tugasnya di akhir tahun yang harusnya dituntaskan, namun ditinggalkan.
“Dalam kondisi emergency menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan, sementara pejabatnya menghilang, maka sesuai dengan aturan, dilakukan penonaktifkan dan ditunjuklah pejabat Plh,” tandasnya.
Ket.Gambar : Tiga ASN lingkup Pemkot Makassar inilah, yang dianggap melanggar aturan- tidak netral pada perhelatan Pilkada 2024 lalu.(rep)
—————————————
Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin resmi dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024, sesuai PP 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Jabatan Plh Kadis Pendidikan kini dijabat Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Makassar Muhammad Guntur,” bebernya.
Pertimbangannya, terang dia, Muh Guntur adalah salah satu kabid yang pangkatnya tertinggi di antara kabid yang lain.
Sementara itu, Walikota Danny mengaku sudah menerima surat tindak lanjut atas dugaan pelanggaran netralitas pada Pilkada 2024.
“Sebelum saya cuti saya kan bilang ke mereka bahwa harus netral, ternyata ini brutal sekali, hampir semua. Kalau saya lihat penanganan di MK ini terbukti lurah, camat, itu terlibat. Begitu yang saya monitor,” katanya.
Danny menyayangkan, adanya pejabat yang tidak menjunjung netralitas.
“Dari itu tadinya kan saya tidak mau anu, bukan saya tidak mau proses karena sudah mi (pilkada), ternyata tidak. Kalau saya tidak proses saya dapat sanksi. Jadi harus dievaluasi,” tegas Walikota Makassar dua periode itu.
Rasa kesal Danny pun memuncak, saat Kadis Muhyiddin dan Pj Sekda Makassar berangkat umrah tanpa pemberitahuan.
“(Kadis) Pendidikan pergi (umrah), tadinya dia bilang tidak perlu izin Walikota, kan luar biasa itu. Pj Sekda juga pergi (umrah). Dia WA saya, saya bilang oke saya kasi izin, tapi ternyata dia sudah pergi kesana, kan nda sopan. Itu tidak sopan. Itu sanksi berat, Muhyiddin ada dua, netralitas dan pergi tanpa izin,” tukasnya.
Atas sanksi penonaktifan tersebut, MEDIA AKTUAL (Cetak & Online) mencoba mengonfirmasi kepada Muhyiddin namun telepon selularnya tidak aktif.(red)
JURNALIS : Mansyur
KORLIP : Saiful Ngemba
REDAKTUR : Tajuddin Ngawing
