Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – JENEPONTO :
Atensi Pemkab Jeneponto, melalui Bidang Peternakan Dinas Pertanian, dalam pengadaan bibit indukan kuda dan sapi tahun 2024, patut diapresiasi.
Sayangnya, pengadaan hewan ternak sebesar Rp.1,3 Miliar itu justeru terciderai adanya beberapa kuda dan sapi yang mengalami sakit alias terluka.
Sementara, para peternak berharap bantuan indukan kuda yang dibeli dari Manado itu mestinya dalam kondisi sehat.
Namun, realitasnya di lapangan, beberapa kuda dan sapi yang disalurkan itu bermasalah, entah apa penyebabnya.
Pengadaan kuda dan sapi tersebut, sudah diterima para kelompok ternak (peternak) di Desa Kalimporo dan Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala.
Melihat kondisi tersebut, memicu puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto (GPMJ) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pertanian Jeneponto, Balang Toa Kecamatan Binamu, Senin 23 Desember 2024.
Aspirasi para pendemo itu, disambut perdebatan sengit Kadis Pertanian Jeneponto Achmad Tunru maupun Kabid Peternakan drh.Nurliani Mansyur.
Di tengah aksi massa yang dijaga ketat aparat keamanan, ketegangan pun tak terelakkan, gegara Kadis Pertanian ditantang untuk transparansi soal data ikwal proyek pengadaan hewan ternak, namun enggan membeberkannya.
Dihadapan Kadis Achmad Tunru, penanggungjawab aksi Fadli Kuasa dengan lantang meminta audit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas proyek pengadaan ternak kuda, sapi dan kambing.
Selain itu, mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel untuk memeriksa Kepala Dinas Pertanian Achmad Tunru, Kepala Bidang Peternakan, serta tiga perusahaan penyedia ternak.
“Kami meminta BPK RI untuk melakukan audit khusus dan memeriksa laporan pertanggungjawaban pengadaan ternak. Dinas harus memperlihatkan dokumentasi terkait waktu, tempat, dan penyerahan bantuan ternak. Proyek ini harus diselidiki karena berpotensi adanya pelanggaran yang mengarah terjadinya dugaan korupsi,” sebutnya.
Massa pendemo, pun menduga adanya penggelembungan harga (mark-up) dan gratifikasi dalam proyek ini.
Pasalnya, berdasarkan investigasi GPMJ disinyalir harga kuda yang dibeli dari Manado hanya sekitar Rp27-30 juta per ekor.
Namun, yang dilaporkan mencapai Rp65-70 juta per ekor.
Ironisnya, beberapa kuda yang mengalami cedera selama perjalanan tidak diganti sebelum diserahkan kepada kelompok peternak.
“Jika dibandingkan, harga kuda yang dibagikan jauh lebih mahal, namun kondisinya lebih buruk. Ini jelas ada kejanggalan,” teriak Fadli dalam orasinya.
Sebelumnya, Kabid Peternakan Jeneponto Dinas Pertanian Jeneponto Drh. Nurliani Syamsul mengakui, pengadaan bibit indukan kuda dan sapi sudah sesuai prosedur dan melalui proses Unit layanan pengadaan (ULP).
Sementara, Kadis Achmad Tunru, juga membantah adanya tudingan yang salah prosedur.
“Tidak ada permainan atau pengaturan dalam pengadaan ini. Saya bahkan tidak mengenal penyedia ternak,” timpalnya dihadapan para pendemo.
Untuk diketahui, proyek pengadaan ternak ini menghabiskan anggaran sebesar Rp1.321.356.000.
Rinciannya, terdiri dari pengadaan 12 ekor kuda senilai Rp795 juta oleh CV Sang Dwija Amawabhumi.
Selanjutnya, 27 ekor sapi senilai Rp310,446 juta oleh CV Amerta Multi Structure.
Sementara, pengadaan kambing sebanyak 90 ekor kambing senilai Rp215,910 juta oleh UD Danadyaksa Askara.
Akankah proyek yang diduga bermasalah ini bakal diproses hukum, entahlah !
Yang pasti, jika memang Kadis Pertanian, Kabid Peternakan dan Pemyedia Ternak (rekanan) tidak berani ‘buka-bukaan’ soal data, tentu saja publik dibuat curiga adanya ‘kongkalikong’ dan berpotensi terjadinya dugaan korupsi.(red)
KORLIP : Amir Gassing
REDAKTUR : Rahman S Kulle
