Langsung ke konten
MEDIAAKTUAL.COM – TAKALAR :
Terkait dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah setiap tahun, harapannya untuk memajukan pembangunan desa termasuk meningkatkan wawasan SDM aparat desa melalui sarana referensi media.
Selain itu, peruntukannya pun mesti sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.
Sayang, harapan pemerintah itu justeru berbeda peruntukannya di Desa Kadatong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Sulsel.
Hal yang krusial, terjadi dalam penganggaran langganan media yang terkesan pilih kasih atau hanya mengakomodir media-media tertentu.
Pertanyaan pun muncul, siapa aparat desa yang bekerja serampangan seperti itu ?
Usut punya usut, sistem pembayaran media (koran) diduga kuat dimainkan pihak bendahara Desa Kadatongm
Itu terkuak, saat jurnalis media ini melakukan konfirmasi kepada oknum bendahara dan mengakui kalau untuk pembayaran koran itu sebesar Rp 2.000.000 dua juta rupiah dalam pertriwulan
“Jadi ada juga kita kasih pertriwulan Rp 450 000. Empat ratus lima puluh ribu rupiah seperti fajar, jadi sisanya itu yang Rp 1. 550. 000 satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah untuk teman teman wartawan lainnya,” timpalnya enteng.
Kisruhnya lagi, terang Bendahara itu,
pihaknya membayarkan media kepada 20 orang wartawan, dengan nilai yang bervariasi.
“Memang pembayaran tidak merata. Ada yang Rp 50.000 dan ada juga yang Rp 100. 000 pertriwulan,” sebutnya.
Anehnya, saat ditanya siapa saja yang dikasih Rp 50. 000, justeru bendahara bungkam seakan-seakan ada sesuatu yang kurang beres atau disebunyikan.
Mirisnya lagi, oknum Bendahara Desa Kadatong ini sangat berani membayarkan wartawan yang membawa kuitansi tanpa disertai bukti fisik, seperti terbitan koran, tabloid atau majalah, yang berpotensi menjadi temuan Inspektorat.(red)
REDAKTUR : Rahman S Kulle
