Langsung ke konten
Fraksi Gerindra Paparkan 5 Langkah Stategis
MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra di Komisi IV DPR RI H.Azikin Solthan menyebutkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia.
Legislator bergelar ‘Doktor’ itu, ingin agar Bapanas mengoptimalkan pembelian gabah dan beras milik petani negeri dengan penyesuaian harga.
“Perlu penggajian bersama terkait revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga memudahkan perum Bulog dalam menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang menguntungkan petani,” ujarnya, saat menyampaikan pendangannya saat Komisi IV DPR RI RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food dan Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero), terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023 seperti dikutip dari Channel YouTube DPR, Sabtu (19/11/2022).
Azikin Solthan dari Dapil Sulsel itu menyampaikan, Bapanas harus dapat memastikan distribusi pangan yang merata.
Selain itu, meminta kehadiran Bapanas mampu menjaga keseimbangan dua sisi yakni bagaimana stabilitas harga tetap melindungi konsumen dan membantu menjaga kesejahteraan petani.
“Bapanas harus dapat memastikan distribusi pangan yang merata, Fraksi Partai Gerindra melihat ada dua faktor penting dalam menyelesaian persoalan pangan.
Yang pertama, produksi petani dan kedua kedua sumber impor kebijakan pangan selama 30 tahun terakhir lebih fokus kepada konsumen sementara kesejahteraan petani tetap rendah.
“Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta kehadiran Bapanas mampu menjaga keseimbangan dua sisi yakni bagaimana stabilitas harga tetap melindungi konsumen dan membantu menjaga kesejahteraan petani,” papar Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia periode 2005-2008 itu.
Fraksi partai gerindra menyampaikan beberapa catatan tanggapan masukan dan pertanyaan sebagai berikut :
1 .Badan pangan nasional atau Bapanas mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan kami fraksi partai Gerindra meminta Bapanas mengoptimalkan pembelian gabah dan beras dari petani-petani dalam negeri dengan melakukan penyesuaian harga.
2 . Perlu penggajian Bersama terkait revisi HPP sehingga memudahkan perum Bulog dalam menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang menguntungkan petani. Bapanas harus dapat memastikan distribusi pangan yg merata , fraksi partai Gerindra melihat ada 2 faktor penting dalam menyelesaian persoalan pangan yang pertama produksi petani yang kedua sumber import kebijakan pangan selama 30 tahun terakhir.
Lebih focus kepada konsumen sementara kesejahteraan petani tetap rendah, fraksi Gerindra meminta kehadiran badan pangan nasional mampu menjaga keseimbangan 2 sisi yakni bagaimana stabilitas harga tetap melindungi konsumen dan membantu menjaga kesejahteraan petani.
3 . Perintah presiden BULOG akan mengimport kedelai 350.000 ton dengan import kedelai tersebut harga kedelai diperkirakan dapat turun hingga 10.000\kg yang saat ini harganya melambung besar mencapai Rp13.000 per kg. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bapanas belum optimal sebagai catatan data BPS 2021 menunjukan impor kedelai Indonesia mencapai 2,53 juta ton jumlah ini turun yakni 0,29 ton dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 2,47juta ton, bagaimana tanggapan Bapanas.
4. Anggaran program badan pangan nasional sebesar Rp243 miliar masih dibebankan dan menjadi bagian dari mata anggaran kementerian pertanian ,bagaimana upaya Bapanas agar mendapatkan komponen pendanaan langsung dari APBN apa yang menjadi kendala mohon penjelasan.
5 . Dalam pasal 28 PERPRES Nomor 66 TAHUN 2021 Bapanas menerima delegasi kewenanang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk merebuskan kebijakan dan penetapan besar jumlah cadangan pangan pemerintah CPP dan harga pembelian pemerintah dibidang pangan ,fraksi Gerindra meminta penjelasan kebijakan apa yang diambil BAPANAS dalam penetapan CPP dalam komponen penyusunan HPP yang menguntungkan petani dan pelaku usaha dibidang pangan.(r/pemred)
