Langsung ke konten
Walikota Makassar Berang Banyak Program Mandek
.
MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Jelang akhir tahun 2022 ini, tensi Walikota Makassar Moch Ramdhan Pomanto, meninggi.
Ikwal pasal, kinerja sejumlah pejabat OPD banyak yang amburadul alias tidak memenuhi ekspektasi walikota.
Kinerja buruk bawahannya itu, tak cuma mengecewakan hati Danny Pomanto.
Namun, walikota dua periode itupun dibuat geram dan mengancam menonjobkan pejabat malas dan segera melakukan evaluasi (mutasi) secara besa-besaran.
Artinya, sanksi pencopotan sana-sini selama pemerintahan Danny itu hal biasa.
Pasalnya, kegiatan dan program kerja yang digagas begitu banyak, membuat jajarannya pun kadang kelimpungan, yang mana menjadi prioritas dan yang mana tidak.
Terlepas, pola dan sistem kerja Walikota Makassar ini sangat brilian namun tak sedikit keluh-kesah pejabat yang terngiang ditelinga.
Intinya, kekecewaan Danny, dipicu banyak kegiatan yang sudah diprogramkan gagal terlaksana di tahun 2022.
Walikota berlatar belakang Arsitektur menyebutkan, sejumlah proyek strategis yang ditunda pengerjaannya.
Diantaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), Makassar Corp City Arena (Macca), Sekolah Terintegrasi, dan Sirkuit Untia.
“Japparate, MPP, Macca, Sirkuit tertunda. Itu karena kita belum bisa mengganti baru dilantik, tapi kan ini sudah September seharusnya sudah berjalan,” ungkapnya.
Danny mengatakan, proyek yang belum bisa direalisasikan akan dialihkan di 2023 mendatang.
“OPD yang progres lamban, kemungkinan ada saya ganti, dan saya kira agak banyak setelah program tidak jalan,” ancamnya.
Diakui, percuma diprogramkan jika tidak dibelanjakan, sementara ada anggaran yang disiapkan.
Kondisi itulah, tegas Danny, pihaknya tidak akan segan mencopot pejabat berkinerja buruk atau bahkan memecatnya.
“Sudah cukup waktu kita percayakan. Untuk apa dikasi jabatan, baru tidak jalan, diperintah tidak memenuhi dikasi anggaran baru tidak jelas,” sindirnya.
Danny Pomanto membeberkan, selain kinerja, realisasi program pemerintah dipengaruhi serapan anggaran OPD.
“Capaian hingga 1 September 2022, tercatat baru 32,39 dari pagu Rp5 triliun,” sebutnya
Lantas, sanksi seperti apa bakal diberikan pegawai OPD dengan serapan anggaran rendah ?
Dengan ketus, walikota mengancam menahan tunjangan (TPP) serta melarang pegawai dinas luar atau melakukan perjalanan dinas.
“Lihat saja nanti, mungkin ada yang saya ganti, saya nonjobkan. Itu terkait program yang tidak jalan. Jika tak ada kendala, mutasi pejabat akan saya llakukan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Sebagai indikator penilaian, Danny Pomanto akan menerbitkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pejabat.
“Nanti ada SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Saya akan terbitkan SKP, saya langsung nilai. Kalau SKP-nya rendah disitumi kita bisa lihat. Habis, NMusyawarah Rakyat (musra), nanti setelah anggaran perubahan, renvana mutasi pejabat segera dilakukan,” pungkas Walikota Makassar, yang dikenal kreatif dan inovatif itu.(red)
KORLIP : Mansut – Saiful Ngemba
EDITOR : Mustafa
