Langsung ke konten
Prof Din Syamsuddin : Rezim Jokowi Tidak Prorakyat
MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :
Tanggal 3 September 2022, menjadi bulan kelabu bagi rakyat Indonesia.
Betapa tidak, di tengah terpuruknya ekonomi yang membelenggu rakyat saat ini, toh pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kenaikan BBM tersebut, sontak menuai kontroversi karena terkesan dipaksakan dan sangat terburu-buru.
Sejumlah kelompok masyarakat, mahasiswa, organisasi buruh dan yang lainnya, mulai berteriak dan mengancam menggelar aksi demo besar-besaran di seluruh jagat nusantara.
“Mencari sesuap nasi saja, sudah sangat sulit, kok BBM dinaikkan, dimana hati nurani pemerintah. Tau ndak, efek naiknya BBM justeru lebih menyengsarakan dan itu akan melebar. Tarif angkutan, harga sparepart (orderdil), angkutan hasil bumi dan lain-lain, pastilah naik karena ikut menyesuaikan,” sorot AMS Tahir, SE, MM, pemerhati sosial dan ekonomi di Kota Makassar Sulsel.
Kritikan pedas pun datang dari mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.
Menurutnya, kebijakan pemerimtah, dalam hal ini Presiden Jokowi, sangat tidak tepat.
“Kebijakan naiknya BBM ini membajak hak rakyat,” tegas Din Syamsuddin.
Artinya, terang dia, dengan BBM naik pasti akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Jika ini terjadi, maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pasca-pandemi,” sentilnya dengan nada meninggi.
Tokoh cendikiawan muslim itu mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM secara eksplisit menunjukkan pemerintahan Jokowi adalah rezim yang tidak prorakyat.
Menurutnya, rezim Jokowi tidak peduli terhadap rakyat dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat.
“Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju. Sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan,” sindirnya.
Yang memprihatinkan lagi, terang Din Syamsuddin, jika rakyat bangkit melawan dengan demonstrasi, mereka kerap kali dihadapi secara represif oleh aparat keamanan.
Bahkan, katanya, tak sedikit pula menimbulkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia.
Disarankan, pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas untuk menunjukkan simpati dan kepedulian terhadap rakyat.
Misalnya, sebut pendiri Partai Pelita itu, dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya tinggi namun terbengkalai.
Ket.Gambar : Prof Din Syamsuddin kritik pedas kebijakan pemerintah gegara naiknya harga BBM.(rep)
——————————————————-
“Bahkan kalau Presiden arif-bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota baru yang memerlukan dana besar,” tegasnya mengingatkan.
Terkait rencana unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia, Din Syamsuddin menilai itu adalah hak sebagai warga negara, penyambung aspirasi rakyat, yang seyogyanya didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dan para wakil rakyat.
Pertanyaan publik pun menggelayut, mengapa BBM harus naik ?
Ternyata, presiden brralasan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus.
Disebutkan, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu yang memiliki mobil.
“Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” kilah Jokowi.
Diakui presiden, keputusan ini memang diambil dalam kondisi yang sulit.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyebutkan rincian kenaikan BBM yakni harga Pertalite dari Rp 7650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter dan harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.(red)
JURNALIS : Rani – Samjaya – Hamzah
EDITOR : Mustafa – Tajuddin Ngawing
