Langsung ke konten
Ket.Gambar : Salah satu jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkep yang terus dikebut segera rampung. Sayang, untuk rute di Kota Makassar menuai polemik soal konsep antara Pemkot dan Balai Pengelola KA.(foto : Tajuddin)
——————————————————-
MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Pembangunan Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, yang merupakan proyek strategis nasional terus dikebut pada tahap pertana rute Barru – Pangkep – Maros – Makassar.
Sayang, pengerjaan megaproyek itu sampai kini tak pernah mulus, bak benang kusut yang sulit diurai.
Betapa tidak, pasca di groundbreaking atau peletakan batu pertama 12 Agustus 2014 lalu, sampai medio 2022 ini progres pengerjaannya kian tak jelas juntrungannya untuk rampung.
Kementerian Perhubungan RI, dalam hal ini Menteri Budi Karya Sumadi, dibuat geram pasca meninjau langsung progres jalur rel dan Pelabuhan Garongkong Barru.
Melihat pekerjaan melambat, Menhub pun ‘mendeadline’ memberi target sampai Bulan Oktober 2022 rute KA Barru – Makassar sudah harus beroperasi.
“Proyek KA ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Bapak Presiden sudah merencanakan untuk hadir meresmikan,” tegas Budi Karya Sumadi.
Sayang, dari hasil penelusuran Jurnalis MEDIAKTUAL.COM di lapangan menunjukkan, di beberapa tempat pekerjaan jalur rel KA masih terus dikebut.
Ada yang mulus namun tak sedikit pula yang masih terputus-putus, diduga pemicunya lahan milik warga yang bersikukuh mempertahankan haknya, enggan melepas gegara nilai kompensasi yang tidak wajar (merugikan).
Akibatnya, Pemprov Sulsel kelimpungan dan sejumlah lahan rute rel KA itu terhambat bahkan terkatung-terkatung pengerjaannya.
Terparah, kasus lahan yang selama bertahun-tahun bersoal terjadi di wilayah Kab.Maros dan Kota Makassar.
Belakangan, silang sengkarut proyek lahan rute KA yang kini morat-marit pembangunannya, ternyata dipicu ‘miskomunikasi’
Pemkot Makassar dan Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi.
Ikwal pasal, Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku, sejak awal sudah mengusulkan agar konsep kereta api di Kota Makassar adalah elevated atau melayang.
Dan itu, katanya, telah disepakati bersama Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015.
Artinya, beber Danny, Pemkot Makassar sudah merancang tata ruang dengan konsep elevated.
Bahkan, ditetapkan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
“Ini 10 tahun dibahas dan sudah disepakati bersama bahwa itu elevated, bukan di atas tanah (at grade). Makanya kami sudah rancang jalan arteri dalam tata ruang dan sudah disahkan oleh DPRD,” jelas walikota.
Apa yang terjadi..? Rupanya, Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan merubah jalurnya menjadi at grade secara diam-diam. Pemkot Makassar tidak tahu menahu.
“Ingat, kami tidak pernah menolak pembangunan kereta api. Yang kami tolak adalah desain jalur kereta api. Pemkot tidak dilibatkan (saat konsepnya diubah),” sebut Danny Pomanto.
Ditegaskan, jika pembangunan rel di Kota Makassar tetap menggunakan konsep at grade, maka sebaiknya tidak usah dilanjutkan karena jelas melanggar aturan.
“Makassar punya Makassar New Port (MNP). Jika ada kereta api, maka akan membangkitkan perekonomian,” katanya.
“Masa Palembang, Medan, Bandung bisa elevated, kita tidak. Ini masalah Siri’na Pacce. Kalau tidak elevated, melanggar tata ruang,” tegasnya lagi.
Danny Pomanto mengaku sudah punya pertimbangan sejak awal kenapa Makassar mengusulkan jalur elevated. Selain menekan anggaran, konsep ini juga untuk menghindari banjir.
Dampaknya, sebut walikota, jika Balai Kereta Api tetap menggunakan konsep rel di tanah, maka daerah Lantebung, Mandai, dan sekitarnya akan dipastikan banjir.
Danny menyatakan, biaya rel di tanah sangat besar dan butuh banyak jembatan.
Dibanding, jika menggunakan konsep elevated lahan yang dibutuhkan hanya 5 meter saja.
“Kalau elevated biar pemkot yang bebaskan lahannya. Ada 5 meter (dibebaskan) nanti ditanggung APBD,” tantangnya.
Saking dongkolnya, Walikota Danny menduga Kepala Balai, Amanagappa bermain politik karena dia mengatur kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengubah jalur rel.
Mirisnya, Balai menyetujui jalur elevated di Kabupaten Maros, hanya untuk menghindari gudang milik swasta.
Begitu pun untuk pembangunan stasiun. Pemkot Makassar mengusulkan dibangun di dekat pelabuhan, sementara Balai rencana membangun di pinggir jalanan kecil.
“Jadi saya sudah sampaikan ke Menteri. Carikan kepala Balai yang baik-baik sedikit,” sentilnya.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman menambahkan, sejak 2015 Pemkot Makassar tidak pernah dimintai persetujuan soal konsep jalur kereta api.
“Apakah akan menggunakan elevated atau tidak. Balai mengambil keputusan secara sepihak,” katanya.
Carut-marutnya proyek KAI Trans Sulawesi tersebut, juga memantik atensi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo.
Pasalnya, dia mengaku baru tahu masalah ini setelah mendapat aduan.
Komisi C, kemudian menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Kereta Api, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar.
Hasil RDP itu terkuak, bahwa anggaran pembangunan kereta api akan ditarik oleh pemerintah pusat jika proyek tidak selesai hingga bulan Agustus.
“Setelah dengar penjelasan Pemkot, kami akan dukung Pemkot karena ini sesuai dengan komitmen awal. Tetapi kalau ada proyek yang kok setengah-setengah, ya (tidak usah),” tegas legislator partai Nasdem itu.
Lantas apa sikap Pemprov Sulsel ?
Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel membentuk tim kajian.
Tujuannya, untuk melakukan analisis dan sekaligus rekomendasi atas penuntasan sisa lahan pembangunan rel Kereta Api (KA) untuk segmen E wilayah Maros-Makassar.
Untuk diketahui, total panjang segmen E yang dilalui rel kereta api untuk wilayah Kota Makassar 9,3 km, dan wilayah Maros 4,9 km dengan luas keseluruhan segmen E adalah 83,94 Ha.
Ketidak-beresan pembangunan proyek KA Sulawesi ini yang berujung terancam gagal peresmian pada Oktober 2022 mendatang, memang menjadi tamparan keras bagi Pemprov Sulsel.
Lantas apa sikap dan tanggapan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ?
Beberapa kali hendak dikonfirmasi di Kantor Gubernur mauoun di Rujab, namun tidak berhasil.
“Akhir-akhir ini, kegiatan beliau sangat padat. sekarang lagi kunker ke beberapa daerah,” ujar seorang staf pegawai di ruang kerja Kantor Gubernur di Jl.Urip Sumoharjo Makassar.(red)
JURNALIS : Mansur – Samjaya – Serang – Rani
EDITOR : Tajuddin Ngawing
