Langsung ke konten
Desak Bupati Evaluasi Kinerja Kabag Prokopim
MEDIAKTUAL.COM – BONE :
Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2022 dimanfaatkan oleh puluhan jurnalis di Kabupaten Bone Sulsel untuk melakukan aksi damai di Kantor Bupati Bone dan DPRD Bone, Rabu (9/2/22).
Dalam aksi ini, wartawan menyuarakan aspirasi terkait minimnya penganggaran untuk media dalam postur APBD kabupaten tahun 2022.
Disatu sisi anggaran belanja pegawai khususnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat cukup tinggi.
“Kami mendesak agar Bupati Bone menganggarkan minimal 1 persen dari nilai APBD Bone untuk anggaran media atau Pers,” kata Dedy dari media Online Kabar Bone.Com saat menyampaikan orasi di pemda Bone.
Sementara Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Media Menguggat,
Edy Suspi. AB, SH juga menyoroti tindakan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone yang memangkas anggaran langganan media cetak yang berdampak berkurangnya pendapatan perusahan media dan wartawan di tengah pandemi Covid-19.
Edy Suspi yang juga Pemimpin Redakasi Media Kompak Nusantara dalam orasinya meminta agar Bupati Bone mengevaluasi kinerja kabag. Prokopim, karena dianggap sewenang-wenang terhadap media.
“Kita ini telah disalimi, selama dua tahun berturut-turut anggaran media terus dipangkas. Jumlah langganan media cetak dan harganya dikurangi. Ini tidak adil bagi kami, karena ini adalah sumber penghidupan kami. Kami juga butuh makan, karena kami punya anak isteri yang mesti kami hidupi,” sorot Edy Suspi.
Edy meminta Bupati Bone peka terhadap pekerja media, dan mengevaluasi kinerja Kabag. Prokopim Setda Bone dan Diskominfo Bone.
“Kami meminta Bupati Bone evaluasi Kabag Prokopim Bone dan Kominfo Bone, kalau perlu dicopot dari jabatannya,” tuntutnya.
Ditempat yang sama, Dedi Hamzah Pimred Kabarbone.com dalam orasinya meminta Bupati Bone, agar melibatkan pelaku media dalam pembahasan anggaran media.
Pengambilan keputusan sepihak oleh Pemda Bone kata Dedy sangat merugikan pengusaha media, karena tidak dibarengi perencanaan yang matang dan terkesan tidak transparan.
“Kami mendesak agar Bupati Bone menganggarkan minimal 1 persen dari nilai APBD Bone untuk anggaran media atau Pers,” kata Dedy dari media Online Kabar Bone.Com saat menyampaikan orasi di pemda Bone.
Menurut Dedy, Pers sangat berperan selama pandemi Covid-19 memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Tapi malah anggaran yang dikucurkan pemerintah sangat kecil bahkan sangat minim. Ini tidak mencerminkan Visi Misi Bupati Bone. Bagaimana kita mau sejahtera, kalau anggaran media tiap tahun dikebiri, ini sama saja ingin mematikan media,” keluhnya.
Dalam aksi ini Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap) Faizal Mansur membacakan tuntutan Media Bone Menggugat yakni:
- Meminta Pemda Bone dan DPRD Bone agar terbuka dan transparan terkait anggaran media
- Mengakomodir dan memprioritaskan media berbadan hukum baik media onlie, cetak, radio maupun TV untuk kontrak dengan Pemda Bone.
- Anggaran media harus proporsional sesuai dengan jumlah perusahaan media di Bone.
- Mendorong lahirnya Perda dan Perbub Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Media yang mengakomodir minimal 1 persen dari total APBD tiap tahun.
- Mengevaluasi Kinerja Bagian Humas dan Prokopim dan Dinas Kominfo Bone dan menutut menempatkan pejabat yang berlatar belakang disiplin Ilmu Komunikasi dan paham tentang komunikasi massa.
- Melibatkan pelaku media dalam pembahasan anggaran media di DPRD Bone.
Kasatpol PP Bone Andi Akbar yang menerima aspirasi dari Media Bone Menggugat mengatakan akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan media kepada Bupati Bone.
“Kami mewakili bupati memohon maaf kepada rekan pers, karena beliau sedang berada diluar kota,” ujar Andi Akbar.
Sedang aksi di DPRD Bone diterima oleh anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli didampingi Sekwan Bone, A.Alimuddin di ruang rapat Baggar.
Fahri yang juga politisi Gerindra berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke pimpinan untuk dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait. (red)
EDITOR : Faial Mansur (Ical)
