Langsung ke konten
MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :
Kehadiran Pak Ogah diperputaran atau perempatan jalan di Kota Makassar Sulsel, menuai kontroversi.
Ada yang senang tapi tak sedikit pula yang merasa sebal.
Ikwal pasal, lantaran pak ogah dianggap biang pemicu kemacetkan lalulintas bahkan kerap bersikap arogan dan mengintimidasi pengendara jika tak diberi duit.
Menyikapi hal itu, Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Andi Kumara justeru menimpali bahwa menjamurnya Pak Ogah sejumlah ruas jalan bukanlah tanggung jawabnya.
“Soal Pak Ogah yah urusan Dinas Sosial dan Reskrim, itu tanggung jawabnya,” ujarnya.
Yang disesalkan, pernyataan Kasat Lantas justeru berbeda dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto
Menurut kapolrestabes, untuk perihal pak ogah tentunya, itu adalah tanggung jawab bersama.
“Selain kepolisian, pemerintah tentunya harus didukung oleh peran serta masyarakat Kota Makassar. Jika kita merujuk dari aturan pemerintah yang berlaku di Sulsel (Perda) harusnya semua masyarakat Kota Makassar berkomitmen untuk tidak memberikan ke Pak Ogah. Jika hal itu bisa dilakukan tentunya semua pak ogah perlahan akan berhenti karena tidak mendapatkan keuntungan disitu,” terangnya.
Kombes Pol Budi Haryanto berpesan dan menghimbau agar seluruh masyarakat jangan memberikan uang ke Pak Ogah.
Pak ogah sendiri merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang meminta uang di jalanan.
Termasuk orang yang kerap membantu menyeberangkan atau membantu memutar kendaraan di median jalan.
Yang jadi pertanyaan publik, terkhusus para pengguna jalan, siapa yang seharusnya menjalankan tugas atau hadir disetiap pembelokan jalan, jika memang tak mengingingnkan Pak Ogar hadir disitu?
Aparat Dinas Perubungan, Lalu lintas, Satpol PP ataukah petugas lainnya.
“Kalau berdasarkan Perda No 2 tahun 2008, yah disitu jelas mengatur soal anjal dan gepeng. Nah, soal Pak Ogah yang kini menjamur dan banyak meresahkan, tentu dia bagian dari anjal dan gepeng yang kerap mangkal disitu. Mestinya, itu yang harus ditertibkan Dinas Sosial tetapi harus juga dibantu petugas Dishub dan Polantas. Jadi, problema ini masyarakat juga mesti mendukung karena disitu persoalan perut yang mudah mereka dapatkan,” ujar Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo,
Sementara, pengamat perkotaan Tubagus Haryo menilai eksistensi atau keberadan Pak Ogah di kota-kota besar di Indonesia, terkhusus di Kota Makassar itu karena tidak adanya sistem manajemen lalu lintas yang jelas.
“Pengelola kota seenaknya saja membuat rambu putaran yang mengakibatkan kemacetan. Dan itu memicu hadirnya Pak Ogah. Artinya, mereka-mereka hadir disitu karena tidak adanya petugas atau aparat pemerintah disitu,” katanya.
Tubagus menyarankan, Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur harus memiliki konsep ‘peradaban’ dalam arti sesungguhnya.
Artinya, kata dia, bukan hanya sebatas bebas sampah dan banjir, tetapi bebas dari kemacetan dan ketidaknyamanan ketika berada di jalan raya.(red)
KORLIP : Mansur & Saiful Emba
EDITOR : Mustafa
