Langsung ke konten
Ket.Gambar : Bupati Jeneponto H.Iksan Iskandar memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.(rep)
—————————————————–
MEDIAKTUAL.COM – JENEPONTO :
Di awal tahun 2022 ini, Pemkab Jeneponto bak lesu gegara kondisi kas daerahnya ‘sekarat’ alias kosong melompong.
“Iya memang benar, kondisi kas sekarang kosong,” timpal Kepala BPKAD Jeneponto Armawi A.Paki, saat dicegat awak media, Senin 3 Januari.
Menurutnya, penyebab kosongnya Kas daerah dipicu akibat Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Sulsel yang dibayarkan cuma 7 bulan saja.
Dengan kondisi itu, sebut Armawi, secara otomatis anggaran Rp2,5 miliar dikali 5 bulan mencapai Rp12 miliar dan dipastikan tidak akan terlaksana.
Begitu, katanya, kegiatan yang bersifat fisik akan tetap menjadi utang-piutang pemerintah daerah.
Diapun mengakui, PendapatanAnggaran Daerah (PAD) turun drastis tahun ini hanya mencapai 70 persen.
“Estimasi kita, jika reakisasi PAD sekitar 70 persen berarti ada 30 persen yang tidak terealisasi sehingga efeknya otomatis mempengaruhi belanja,” jelas Kepala BPKAD itu.
Diakuinya, pemerintah pusat sudah mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke rekening Pemkab Jeneponto.
Yang ditunggu sekarang, katanya, tinggal menunggu tranferan dana DBH dari Provinsi Sulsel.
Dengan ‘sekaratnya’ kas daerah Jeneponto tersebut, tentu akan berimbas pada banyak kegiatan yang telah diproyeksikan pemerintah daerah sebelumnya terancam molor.
Separah itukah kondisi keuangan Jeneponto saat ini ?
“Ya..kita mau berbuat apa karena kas daerah ini terpengaruh dengan Dana Bagi Hasil (DBH)dari provinsi, yang sampai saat ini belum turun,” ujar Bupati Iksan Iskandar.
Meski begitu, dia memprediksi kekosongan itu terjadi lantaran dipengaruhi oleh pembayaran pajak desa yang belum ada.
“Ini cuma perkirakan saja karena pembayaran PBB dari Desa sehingga berpengaruh kesana,” katanya yakin.
Bupati dua periode itu mengakui, pihaknya telah memasukkan ke APBD sehingga sudah belanjakan namun realitasnya tidak turun hingga berpengaruh ke pembelajaan.
Iksan menyebut, sejauh ini pemda memang punya anggaran PAD sekitar 137 miliar.
“Artinya kita sudah mengestimasikan pendapatan itu lalu kita wujudkan dalam bentuk program kerja karena ini tidak tercapai berarti ada juga yang tidak bisa kita bayarkan,” bebernya.
Yang jelas, janji bupati, Pemkab Jeneponto akan tetap mengupayakan mempercepat permasalahan agar cepat terselesaikan.
“Situasi ini yang mau kita bicarakan dulu dengan BPKP, BPK, bagaimana mengatasi itu lalu kita carikan solusinya,” harapnya.
Terkait krisis yang membelit Pemkab Jeneponto itu, sontak menuai reaksi dari Ketua Fraksi Gerindra Abdul Hafid,.
‘Dari dulu sudah disarankan, jika kinerja OPD buruk harus cepat diganti. Sekarang, sangat disayangkan anggaran kad daerah kosong,” keluhnya.
Padahal, diakui Abdul Hafid, sebelum kegiatan berlangsung danaya sudah disepakati antara tim banggar DPRD dan TPAD.
Mestinya, tegas dia, dana itu sudah siap sebelum kontrak ditanda tangani dan pelaksanaan penganggarannya harus tepat waktu.
“Kalau sudah begini kan fatal. Kegiatan yang sudah selesai pasti tertunda pembayarannya, yang dirugikan tentu para rekanan,” tukasnya seraya menyebut OPD yang bersangkutan gagal dalam bekerja.
Artimya, jelas Abdul Hafid, OPD yang tidak mencapai target PAD sebaiknya diparkir saja dan mencari pengganti yang berkualitas, bisa lebih berkreasi dan inovatif.(red)
PEWARTA : Dirwan/Yusuf/Anwar
EDITOR : Mustafa
