Langsung ke konten
Bupati Jeneponto : Ini Kebijakan Pemerintah Pusat
MEDIAKTUAL.COM – JENEPONTO :
Merebaknya informasi ratusan hunorer RSUD.Lanto Daeng Pasewang (Latipas) Jeneponto bakal ‘dirumahkan’ dalam waktu dekat ini, seakan menjadi bola liar rame dipergunjingkan publik.
Dampaknya, pun cukup mengusik bahkan meresahkan sejumlah tenaga honorer yang selama ini bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga kesehatan.
Pertanyaan, apa dan bagaimana kondisi Rumkit kebanggaan masyarakat Turatea itu sejingfa berencana memangkas ratusan honorernya ?
Kepada media, Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Jeneponto, Fitriani menyebit, jumlah tenaga honorer di RSUD Latopas mencapai 800 orang dan ASN sebanyak 238 orang.
Adanya langkah pengurangan jumlah honorer, katanya, tak lain karena alasan anggaran atau biaya untuk menggaji mereka.
“Saat ini kita baru menghitung unit cost-nya berapa jumlah tenaga dan penggajiannya,” ujar Fitriani.
Dijelaskan, pemangkasan terhadap honorer karena rumah sakit sudah tak mampu lagi menampung banyaknya tenaga honorer. Sementara, tipe masih rendah yakni tipe C.
“Intinya, rencana ini belum final dan resmi. Persoalannya, kalau itu terjadi, mau dikemanakan putra putri daerah ini jikatidak pekerjakan, khususnya tenaga kesehatan,” tutur Fitriani prihatin.
Sekarang ini, bebernya, jumlah honorer sangat tidak seimbang dengan pemasukan rumah sakit.
Lantas apa tanggapan Bupati Kabupaten Jeneponto Iksan Iskandar terkait isu pengurangan honorer itu ?
Menurutnya, langkah pemangkasan jumlah honorer di RSUD Jeneponto merupakan kebijakan pemerintah pusat. Bahkan, bisa menyentuh di setiap OPD.
Iksan sendiri mengaku berat hati untuk memecat ratusan tenaga honorer apalagi sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya.
Dikatakan, rencana pengurangan tenaga honorer sudah terlihat dari dibukanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja diadakan.
“Sudah ada perintah dari pusat untuk menghindari diadakannya penerimaan honorer, mengingat semakin hari, semakin tidak ada honor dan dijadikan PNS atau PPPK,” katanya.
Kendati begitu, Bupati Jeneponto dua periode itu tak menampik bahwa banyaknya tenaga honerer di RDUD Latopas akan membebani kondisi keuangan pemerintah daerah.
Meski demikian, Iksan tak memungkiri bahwa tenaga honorer memiliki peran dan kontribusi besar terhadap pelayanan kesehatan.
“Kalau dilihat dari segi peranannya, tenaga honorer ini juga sangat berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan, itu harus kita akui,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jeneponto pum menolak rencana RSUD Latopas memberhentikan ratusan homorer.
Apalagi, tidak dicarikan solusi akan kemana diperkerjakan nanti.
Namun, persepsi bupati, bahwa pemangkasan honorer itu berdasarkan regulasi serta petunjuk-petunjuk dari pemerintah pusat.
Salah seorang tenaga honorer yang dimintai tanggapannya mengaku pasrah jika dirinya harus didepak.
“Tidak terima (dipecat) tapi karena ini kebijakan dari pusat, yah kami bisa apa kodong,” tuturnya pasrah.
Meski linglung meratapi nasibnya uang sudah diujung tanduk, namun honorer yang mengaku cukup lama mengabdi di Rumkit Latopas, sudah mulai mengerling pekerjaan sampingan dengan rekan sejawatnya.
“Mungkin kami akan mencari lowongan ke puskesmas atau keluar daerah jika ada lowongan di sana. Tergantung bagaimana peluang setelah diberhentikan,” ungkapnya dengan mimik kecewa.
Honorer yang enggan ditulis identitasnya itupun tak memungkiri bahwa tenaga honorer memang tidak memiliki status yang jelas.
“Terus terang, kalau di RSUD Latopas injli sendiri setiap tenaga honorer gajinya variatif alias berbeda-beda, tergantung mereka ditempatkan di mana. Beda dengan yang berstatus ASN,” pungkasnya.(r/dirwan/anwar/red)
KORLIP : Muchtar Naba
