Langsung ke konten
MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :
Komisi IV DPR RI kembali melakukan rapat kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu 23 Juni 2021.
Kali ini, raker dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan BRGM serta Perhutani.
Dihadapan 44 orang dari 54 orang anggota Komisi IV, Siti Nurbaya menjelaskan progres DIPA TA 2021, usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022, Dana Transfer Daerah Bidang LHK serta laporan Menteri tentang kebakaran hutan dan lahan serta perubahan iklim.
Secara khusus Komisi IV DPR RI menyoroti tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang LHK pada DAK Fisik dan DAK Non-fisik yang rata-rata hanya teralokasi 0,3-0,4 persen saja dari DAK APBN setahun.
DR.H.Azikin Solthan, M.Si, anggota Komisi IV yang mewakili Fraksi Gerindra memberi tanggapan, masukan bahkan sorotan terkait progres kegiatan yang dilaksanakan KLHK.
Salah satunya, penyerapan anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang baru terealisasi sekitar 8 persen.
Azikin, yang juga Ketua Bidang Pemerintahan Umum DPP Partai Gerindra itu berharap BRGM dapat bersinergi dengan Ditjen/Dirjen KLHK, Balai-balai dan satuan kerja yang lain.
Hal terpenting lagi, saran Legislator Senayan dari Dapil Sulsel 1 ini meminta perlunya meningkatkan upah ribuan tenaga pendamping perhutanan sosial.
“Soal kenaikan upah perlu perhatian serius, minimal setara dengan nilai UMR daerah, termasuk menanggung biaya akomodasi karena masih banyak yang tinggal di kawasan hutan yang paling terpencil,” katanya.
Azikin Solthan, yang juga mantan Ketua Umum APKASI itu pun menyinggung soal penambahan dan peningkatan tenaga Polisi Hutan, mengingat masih banyaknya terjadi perambahan hutan dan perburuan satwa.
Konklusi yang disepakati dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV Sudin yakni DAK bidang LHK akan direkomendasikan kepada Badan Anggaran sehingga cakupan penanganan di tingkat tapak menjadi lebih luas.
Menteri Siti Nurbaya, pun tampak gembira atas dukungan Komisi IV untuk dukungan DAK.
Pasalnya, dukungan DAK menjadi sangat penting bahwa masalah lingkungan semakin berat dan serius, maka DAK dari pemerintah pusat bagi daerah patut menjadi prioritas.
Menurut Menteri LGK, DAK lingkungan nonfisik dibutuhkan untuk program peningkatan kapasitas masyarakat.
Selain itu, DAK untuk program-program unggulan Pemerintah antara lain Perhutanan Sosial, RHL, Peningkatan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah dan Limbah, Ekoriparian serta IPAL.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, meminta KLHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk lakukan percepatan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021.
Bahkan, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu KLHK TA 2021 pascapenyesuaian sebesar Rp 9,1 triliun.
Untukdiketahui, Tahun Anggaran 2022, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif KLHK sebesar Rp 7,1 triliun serta mendukung usulan penambahan pagu anggaran KLHK TA 2022 sebesar Rp 5,9 triliun.
Sudin mengingatkan,, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 terutama pada beberapa Eselon I, yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen PSLB3 dan Ditjen PPKL serta Ditjen PSKL dan BP2SDM.
Tujuannya, agar menyesuaikan anggaran dan kegiatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
Raker kali ini, selain MenteriSiti Nurbaya juga hadir Wakil Menteri LHK Alue Dohong, jajaran Eselon I KLHK dan BRGM, serta Direksi Perhutani dan Inhutani.
Begitupun, dari pihak dewan, Ketua Komisi IV Sudin didampingi Wakil G Budisatrio Djiwandono dan Anggia Erma Rini.(rpl/red)
