Langsung ke konten
Azikin Solthan Perjuangkan Keluhan Petani Garan Jeneponto
MEDIAKTUAL..COM – JAKARTA :
Pasca lebaran, Komisi IV DPR RI kembali menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama BUMN Klaster Pangan.
Salah satu topik bahasan yang mengemuka yakni persoalan pupuk dan impor garan yang sangat diresahkan petani di Indonesia.
Di forum RDP tersebut, Azikin Solthan yang didapuk sebagai Jubir Fraksi Gerindra dengan lantang mengeritisi sejumlah kebijakan pemerintah, terkhusus persoalan klaster pangan yang sangat diresahkan para petani saat ini.
Paling mengemuka dan memicu sorotan yakni persoalan pupuk yang disampaikan kepada PT Pertani.
Hal mana, diketahui bahwa PT Pertani adalah salah satu BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk di Indonesia.
Azikin yang juga mantan Bupati Bantaeng Sulsel dua periode itu, mendorong agar PT Pertani untuk memikirkan dan mengembangkan pupuk berkualitas di tengah kebijakan pemerintah yang mulai mengurangi pupuk kimia subsidi.
“Saat ini kebanyakan petani enggan untuk menggunakan pupuk organik karena menganggap bahwa pemakaian pupuk
organik belum mampu menghasilkan produksi seperti pemakaian pupuk kimia. Untuk itu Fraksi Partai Gerindra meminta PT Pertani untuk serius memikirkan dan mengembangkan pupuk organik yang berkualitas dan dapat digunakan oleh petani secara massif,” ungkapnya, saat dimintai tanggapan usai RDP, Rabu (19/5/2021).
Ketua Bidang Pemerintahan Umum DPP Partai Gerindra meminta, kepada PT Garam (Persero) untuk ikut membantu pemerintah menekan impor garam. Salah satunya dengan melakukan penyerapan garam rakyat.
Dikatakan, salah satu masalah utama penyerapan garam rakyat adalah kualitas yang tidak memenuhi standar kebutuhan industri.
Pada tahun 2020 sebanyak 738.000 ton garam rakyat tidak terserap oleh industri, dikarenakan stadar kadar Natrium Klorida (NaCl) yang dibutuhkan oleh indusri sekitar 94 persen-96 persen.
Azikin Solthan lantas menyinggung nasib petani garam di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang merasakan dampak negatif dari impor garam.
“Di Dapil saya di Jeneponto, masyarakat di sana menjerit ketika pemerintah impor garam,” katanya.
Makanya, anggota Fraksi Gerindra DPR RI itu mengajak kepada PT Garam (Persero) untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia petani garam.
Dengan begitu, imbuhnya, hasil produksi garam bisa menjadi lebih meningkat.
“Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada petani garam kita. Ini harus segera kita lakukan untuk mendorong peningkatan produksi garam sesuai standar industri,” harapnya.
Hal urgen lainnya, Azikin Solthan meminta kepada Perum Perikanan Indonesia untuk membuka akses bagi nelayan daerah yang memiliki potensi perikanan yang diminati internasional untuk kemudahan akses pasar.
“Sekaligus mempermudah modal untuk sektor swasta terutama pihak swasta yang membantu komunitas perikanan daerah atau petambak lokal,” pungkasnya.
Dalam RDP tersebut, BUMN Klaster pangan menyampaikan kepada Komisi IV untuk menjadi sebuah perusahaan holding. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan menjadi induk holding perusahaan BUMN pangan dan beranggotakan perusahaan negara yang berada di sektor yang sama.
Direktur Utama PT RNI, Arief Prasetyo Adi berharap, holding ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari DPR RI sampai dengan kementerian terkait. Saat ini progresnya juga sudah dibahas secara intens dengan kementerian terkait.
“Kita mau BUMN holding klaster pangan dapat dukungan, terbentuk maksimal pada kuartal III tahun ini di September. Saat ini kita laporan klaster pangan belum terbentuk holding pangan tapi sudah dibahas pada kementerian terkait dengan intens,” jelasnya.(
Untuk diketahuu, sejumlah BUMN dalam klaster pangan hadir diantaranya adalah PT RNI, PT Pertani, Berdikari, Sang Hyeng, PT Garam, Perikanan Nusantara dan Perikanan Indonesia.(r/ardi tahir)
